Tokoh Indonesia_Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono 
"Kadet Lembah Tidar Ke Istana"

Dia anak tunggal prajurit profesional sekaligus pemimpin yang disegani. Tanda garis hidup cemerlangnya mulai terdata semenjak kelas lima Sekolah Rakyat. Dia ingin menuju Lembah Tidar. Dari Lembah Tidar dia lalu membangun kapasitas dan integritas sebagai calon pemimpin nasional. Dia tak sampai mengecap jabatan tertinggi Angkatan Darat dan TNI “mengalah” mau masuk Kabinet Gus Dur. Dia pensiun dini lima tahun lebih cepat saat berbintang tiga.

Dia terus mengasah diri menjadi pemimpin masa depan. Menangani koordinasi bidang politik, sosial, dan keamanan di Kabinet Gus Dur, demikian pula pada Kabinet Megawati stabilitas politik dan keamanan dalam negeri tertata rapi. Berbagai catatan emas keberhasilan membuatnya mantap melangkah mencari jalan sebagai pemimpin nasional tertinggi. Partai Demokrat mengusungnya bersama Jusuf Kalla sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden 2004-2009. Pasangan ini terbukti terkuat diantara empat kandidat lain. Rakyat telah memilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Muhammad Jusuf Kalla (JK) sebagai pemimpin.

SBY lahir tanggal 9 September 1949 di lingkungan sebuah Pondok Pesantren Tremas, yang jaraknya 15 kilometer dari Kota Pacitan, Jawa Timur. Ibunya Siti Habibah putri salah seorang pendiri Pondok Pesantren Tremas, dan ayahnya, R Soekotjo seorang bintara Angkatan Darat yang bertugas di Koramil di kecamatan berbeda. Bersukacita melihat kelahiran anak, Soekotjo spontan menarik pistol dari pinggang lantas meletakkannya di atas dahi sang bayi putra semata wayang yang kemudian diberi nama Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo berarti orang yang santun dan penuh kesusilaan. Bambang adalah ksatria. Yudho bermakna perang. Dan Yono sama dengan kemenangan. Jadilah nama lengkap Susilo Bambang Yudhoyono, disingkat SBY, diartikan seorang yang santun, penuh kesusilaan, kesatria, dan berhasil memenangkan setiap peperangan.

SBY tumbuh dan berkembang sebagai anak desa yang cerdas dan pandai bergaul. Sebagai anak semata wayang SBY memperoleh kasih sayang besar dari kedua orangtua. Didikan ayah menitikberatkan kerja keras dan disiplin. Sedangkan ibu menekankan masalah iman dan ketaqwaan.

SBY sekolah di Sekolah Rakyat Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung. Dia aktif di kepanduan dan suka membaca. Mulai dari komik hingga buku tentang wayang. Dari buku wayang dia mengetahui bagaimana kultur Jawa melakukan penghormatan, hierarki, dan sopan santun. Di kemudian hari bacaan itu banyak mempengaruhi tingkah laku dan pembawaannya yang santun, tenang, pendiam, tidak emosional, dan bersahaja. SBY tumbuh menjadi seorang murid yang cerdas mampu menyerap dengan cepat semua mata pelajaran yang diberikan guru. Rekan sekelas banyak bertanya kepadanya khususnya pelajaran berhitung, ilmu bumi, dan sejarah. Sifatnya suka mengalah. Tidak sombong tidak pendendam. Dia tak suka pada segala bentuk kekerasan atau hal-hal yang bersifat keras. Ia enggan ikut main sepakbola dan kasti.

SBY mulai menunjukkan sifat seorang pemimpin dan pemaaf. Ia selalu mendapat tugas sebagai komandan. Seperti komandan peleton SR Gadjahmada yang meraih juara pertama kelompok putra lomba gerak jalan antar-SR tingkat Kabupaten Pacitan. Pada Juli 1962 SBY lulus dari sekolah SR dengan nilai terbaik. Pendidikan SR adalah pijakan masa depan paling menentukan dalam diri SBY. Ketika duduk di bangku kelas lima SBY untuk pertamakali kenal dan akrab dengan nama Akademi Militer Nasional (AMN), Magelang, Jawa Tengah. Di kemudian hari AMN berubah nama menjadi Akabri.

Ketika itu ayahnya yang bintara angkatan darat (akhirnya pensiun sebagai letnan), bersama keluarga mengajak SBY berjalan-jalan wisata mengisi hari libur sekolah ke Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah, tempat AMN berdiri. SBY bergumam dalam hati, suatu ketika kelak akan menjadi seperti para taruna gagah tampan mempesona.

SBY masuk SMP Negeri Pacitan, terletak di selatan alun-alun. Ini adalah sekolah idola bagi anak-anak Kota 1.001 goa itu. Di bangku SMP jiwa sosial SBY serta kemampuan menggalang rekan-rekan kian terasah. Dia terlibat dalam pelbagai kegiatan intra dan ekstra sekolah. Seperti masak-memasak, kelompok belajar, musik, hingga olahraga khususnya bolavoli dan tenis meja. SBY juga aktif di Pijar Sena sebuah kompi pelajar serbaguna. Kompi ini pernah mendapat tugas di Desa Pager Lot mendata penduduk dalam rangka mencari pelarian anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Ia juga aktif di bidang seni budaya seperti melukis hingga belajar teater dalam sanggar seni Dahlia Pacitan pimpinan Gondrong Suparman. Dia juga melahirkan ide membuat majalah dinding. Di situ SBY menjadi editor, menulis artikel seputar sekolah, puisi, hingga menulis cerpen.

Kegiatan-kegiatan itu masih berlanjut saat SBY memasuki bangku SMA 271, sebutan untuk SMA Negeri Pacitan. SBY tak hanya menonjol dalam setiap pelajaran. Dia tetap rendah hati dan mau berbagi pengetahuan kepada teman. Ia kerap kali tampil ke depan mengajar matematika ketika guru yang bersangkutan berhalangan. Bakat seni SBY juga semakin mengkilap. Dia piawai bermain musik. SBY adalah pemain bass gitar band sekolah. Ia juga meneruskan hobi bermain bolavoli. Benih-benih sebagai pemimpin berbakat mulai bersemi dalam jiwa SBY. Dia akhirnya dinyatakan lulus dari bangku SMA tahun 1968.

SBY ingin segera mewujudkan keinginan menyandang pedang dan senjata. Sayang harus tertunda setahun karena kesalahan informasi pendaftaran dia terlambat mendaftarkan diri. Masa penantian dia isi mengikuti pendidikan di Fakultas Teknik Mesin Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS), walau hanya sampai tahapan orientasi kampus. SBY punya pilihan lain, dia masuk ke Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PG-SLP) di Malang, Jawa Timur. Di Malang SBY mempersiapkan fisik, mental, dan intelektual agar tahun depannya lulus ujian penyaringan Akabri tingkat daerah di Jawa Timur, dan tingkat pusat di Bandung.

Menjelang akhir tahun 1969 SBY mendaftar di Malang. Lulus, lalu pergi tes lanjutan ke Bandung, juga lulus. SBY dikirim ke Magelang mengikuti pendidikan mulai awal tahun 1970. SBY langsung menerima pembagian peralatan militer. Seperti seragam baju lapangan hijau, sepatu lars, topi baja, koppel rim, dan lain-lainnya langsung pada hari pertama menghuni Lembah Tidar. Rambut digundul plontos habis. Perpeloncoan adalah tradisi dalam miiter untuk mengubah pola pikir dan pola tindak dari seorang sipil menjadi militer. Selama seminggu SBY hidup bersama 1.121 calon taruna, diantaranya 501 dari Akabri Darat, 116 Laut, 126 Udara, dan 378 Kepolisian. Tiga bulan pertama dia menjalani pendidikan basis militer tanpa hambatan berarti. SBY dilantik menjadi taruna Akabri dengan pangkat prajurit taruna (pratar) dan kopral taruna.

Magelang adalah turning point kehidupan pribadi SBY. Dia aktif mengikuti berbagai kegiatan. Salah satunya, sejak tingkat satu anggota drumband Akabri Darat Cantalokananta. SBY dikenal teman-temannya sebagai kutu buku. Hari libur dia tetap sibuk membaca dan belajar. Tidak seperti teman-teman lainnya senang berpesiar. Sejumlah buku militer dan biografi para tokoh militer asing dilahapnya. Sejak bangku SMP SBY sudah fasih berbahasa Inggris. Karenanya, teman-teman taruna juga mengenal SBY sangat pandai berbahasa Inggris.

SBY di tahun kedua berpangkat sersan taruna. Dia memilih kecabangan korps infantri. Dia mmeperoleh “wildcard” bebas memilih kecabangan sebab berprestasi baik masuk 10 besar.SBY terpilih menjadi Komandan Divisi Korps Taruna (Dandivkortar) membawahi 3.000 taruna akademi militer. Dia pegang komando itu satu setengah tahun. SBY kemudian menyerahkannya ke adik kelas Sjafrie Samsoedin.

Selama taruna prestasi SBY tergolong menonjol. Menerima berbagai penghargaan bidang kepribadian, intelektual, hingga fisik. Selama empat tahun sebagai taruna SBY memperoleh tujuh bintang penghargaan. Pencapaian ini tak pernah diraih taruna manapun.

Pada 11 Desember 1973 SBY mengakhiri masa pendidikan akademi militer sebagai lulusan terbaik diantara 987 taruna lulusan seangkatan. SBY berhak menyandang pangkat letnan dua infantri dengan NRP 26418. SBY lulus dengan meraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa. Artinya, sebagai yang terbaik atau setara dengan summa cum laude dari antara teman seangkatan di segala hal. Mulai hal kepribadian, fisik, mental, dan akademis. Bintang Adhi Makayasa diserahkan langsung oleh Presiden Soeharto kepada SBY.

Sesudah berpangkat Letnan Satu SBY tahun 1976 terpilih mengikuti pendidikan Ranger School dan Airborne School di Fort Benning, Amerika Serikat. Lokasi ini adalah sebuah pusat pendidikan militer ternama Angkatan Darat Amerika Serikat. Pilihan itu mengisyaratkan bahwa SBY adalah seorang perwira yang mempunyai masa depan, a promising officer.

Ketika sedang bertugas di Mabes TNI-AD berpangkat kapten infantri SBY kembali mendapat kesempatan sekolah ke Amerika Serikat, tahun 1982-1983. Dia mengikuti kursus infantery officer advanced course. SBY sekaligus mengikuti praktek kerja, on the job training, di Divisi 82 Lintas Udara Angkatan Darat AS, tahun 1983. Bersamaan itu SBY juga mengikuti pendidikan lintas udara di Airborne School memperdalam metode pendidikan dan pelatihan, taktik dan doktrin kelintasudaraan, yang kelak di Indonesia dipadukan dengan doktrin Linud TNI yang relatif baru berkembang. Ia juga berkesempatan mengikuti latihan penerjunan jungle warfare di Panama, tahun 1983.

Usai dari Panama SBY dipanggil oleh Komandan Pusat Infantri (Pusif) Brigjen Feisal Tanjung. Berdua mereka membicarakan persiapan kedatangan persenjataan anti-tank buatan Belgia-Jerman. Saat itu SBY sudah menjabat sebagai instruktur militer di Pusif. SBY dalam pangkat mayor ditugaskan berangkat ke Belgia bersama Kapten Darmono untuk mendalami seluk-beluk dan penggunaan senjata anti-tank di medan yang diselimuti salju. Kursus berlangsung 20 hari, 14 hari diantaranya adalah mengikuti pelatihan pertempuran anti-tank di sebuah satuan yang terkenal memiliki reputasi sangat tinggi dan amat membanggakan. Di situ SBY bisa meningkatkan profesionalitasnya sebagai perwira pasukan tempur. SBY masih berkesempatan dikirim ke Malaysia melengkapi pengetahuan jungle warfare di Jungle Warfare School, tahun 1984.

Ketika kembali dari Denpasar sebagai Pabanmuda Operasi Kodam Udayana 1988 berpangkat mayor, SBY mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat (Seskoad), Bandung, dan lulus sebagai yang terbaik tahun 1989. SBY berkesempatan menyampaikan pokok-pokok pikirannya dalam sebuah orasi ilmiah berjudul “Profesionalisme ABRI, Masa Kini dan Masa Depan”, langsung di hadapan para petinggi TNI-AD pas di hari ulang tahun Seskoad.

Bersama Agus Wirahadikusumah SBY mendirikan Center of Excellence lalu menerbitkan buku “Tantangan Pembangunan”. SBY berkesempatan pula diangkat menjadi dosen di almamater Seskoad sambil mulai bersentuhan dan memperdalam pengetahuan mengenai demokrasi. SBY berpangkat letnan kolonel dikirim mengikuti US Army Command & General Staff College (CGSC) di Fort Leavenworth, AS, tahun 1990 selama 48 minggu. Pada kesempatan itu dia meraih pula jenjang S-2 master degree gelar MA dalam ilmu manajemen di Universitas Webster. Di CGSG SBY lulusan terbaik kedua setelah seorang perwira asal Australia.

Saat menjabat Komandan Korem 073/Pamungkas berkedudukan di Yogyakarta berpangkat kolonel, SBY kembali disuruh menginjakkan kaki ke daratan Eropa. SBY memimpin misi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB (Chief Military Obsever) di Bosnia, sepanjang tahun 1995-1996, membawahi langsung 650 perwira berpangkat kapten hingga kolonel asal 29 negara. Sebelum berangkat ke pundak SBY disematkan tanda pangkat jenderal bintang satu.

Saat bertugas di Bosnia-Herzegovina SBY berkesempatan menjalin hubungan pribadi yang cukup baik dengan Kofi Annan, seorang warga negara Nigeria diplomat karir PBB berkedudukan sebagai special envoy Sekjen PBB Butros Butros Gali. Annan sekaligus menjabat Head of Mission untuk masalah Bosnia. Beberapa tahun kemudian Kofi Annan terpilih menjadi Sekjen PBB menjadikan persahabatan pribadi yang akrab antara SBY dengan Annan menjadi sangat bermakna bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Pada Oktober 1999 sebagai Kaster TNI jenderal berbintang tiga SBY diminta presiden terpilih Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjabat Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben). SBY galau. Sebelum pidato pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie ditolak oleh anggota MPR, Menhankam/Panglima TNI Jenderal Wiranto pernah memanggil SBY bersama Wakil Panglima TNI Laksamana Widodo di kediaman Wiranto, Bambu Apus, Jakarta Timur.

Saat itu Wiranto merekomendasikan Laksamana Widodo menggantikan dirinya sebagai Panglima TNI, dan SBY diproyeksikan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Subagyo HS. Sebagai prajurit profesional SBY bangga jika dipercaya menduduki jabatan tertinggi di angkatan darat. SBY ingin bisa menyelesaikan tugas secara paripurna sebagai prajurit profesional di lingkungan TNI. SBY yakin dapat berbuat banyak bagi kemajuan Angkatan Darat dalam kapasitas KSAD.

Jika Presiden Gus Dur memintanya menjadi Mentamben berarti harus pensiun lima tahun lebih cepat dari kemiliteran. SBY lalu menemui Wiranto, pimpinannya, agar bisa mengusahakan Presiden Gus Dur mengurungkan niatnya. SBY masih ingin tetap berdinas di TNI dan tak usah menjadi menteri. SBY menemui Wiranto sebab teringat, saat Presiden Soeharto hendak membentuk Kabinet Pembangunan VII Maret 1998 Pak Harto menominasikan nama SBY sebagai Menteri Penerangan. Demikian pula tatkala Habibie naik menggantikan Pak Harto nama SBY sempat mencuat sebagai Menteri Dalam Negeri. Ketika itu SBY menghadap Wiranto meminta Panglima TNI itu menyampaikan keinginannya kepada Presiden Habibie agar diberi kesempatan tetap mengabdi di militer, dan ternyata bisa terkabul.

Kali ini dengan Gus Dur agaknya berbeda. SBY tetap galau. Dia lalu menelepon R. Soekotjo, ayahnya, meminta nasihat. Ayahnya menyarankan menerima jabatan sebab mengabdi bukan hanya di militer tetapi bisa pula di sektor lain. SBY lalu tenang menerima tugas baru sebagai Mentamben. Pensiun dini dari dinas militer dengan pangkat terakhir letnan jenderal. Walau, sesungguhnya SBY sebagai prajurit profesional diperkirakan akan bisa meraih jenderal penuh bintang empat sebab sangat berpeluang menjabat KSAD hingga Panglima TNI. Dan, itu sesungguhnya sesuai dengan skenario yang ada di tangan petinggi TNI.

SBY tak perlu lama memangku Mentamben. Dia dipromosikan menjadi Menko Polsoskam menggantikan pejabat lama Wiranto yang mengundurkan diri sebab berseteru dengan Gus Dur. SBY menjadi Menko Polsoskam saat Presiden sedang “dihujani” oleh DPR peringatan Memorandum I dan Memorandum II terkait kasus Buloggate dan Bruneigate. Peringatan itu hendak dibalas oleh Gus Dur dengan dekrit berisi pembubaran DPR dan segera melaksakan pemilihan umum.

Sebagai prajurit sejati SBY tak setuju dan menolak pemberlakuan dekrit. Sebab tak ada alasan konstitusional yang kuat memberlakukannya, sebagaimana dahulu pernah dilakukan Bung Karno tahun 1957. Presiden Gus Dur akhirnya pada 28 Mei 2001 mengeluarkan Maklumat Presiden. Pemegang mandat maklumat adalah Menko Polsoskam SBY.

Isi maklumat, perintah mengambil tindakan-tindakan dan langkah khusus yang diperlukan untuk menegakkan ketertiban, keamanan, dan hukum secepat-cepatnya. Maklumat sempat diisukan adalah ulangan Supersemar Jilid II. SBY diperkirakan akan segera melaksanakan langkah-langkah represif memburu dan menggebuk semua lawan politik Gus Dur. Maklumat ditengarai adalah pintu masuk TNI ke panggung politik nasional.

SBY menepis semua tuduhan. Usai menerima maklumat SBY segera menemui Wakil Presiden Megawati ke Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Dia menjelaskan posisinya sebagai pemegang maklumat. Di tangan SBY maklumat dibuat bukan sebagai alat kekuasaan melainkan menjadi alat demokrasi agar proses politik berjalan secara konstitusional, damai, dan tanpa kekerasan.

Pada sisi lain, tanggal 30 Mei 2001 DPR sedang melakukan sidang pleno evaluasi pelaksanaan Memorandum II. Kesimpulan DPR memutuskan, mendesak MPR segera menyelenggarakan Sidang Istimewa. Gus Dur pada 1 Juni 2001 meminta SBY mengundurkan diri dari jabatan Menko Polsoskam sekaligus menawarkan jabatan baru Menteri Perhubungan atau Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. SBY menolak tawaran dengan santun. Dia berhenti sebagai menteri dan menyerahkan tugas kepada Agum Gumelar. Gus Dur akhirnya lengser digantikan wakilnya Megawati Soekarnoputri. Mega kemudian meminta SBY untuk ikut membantu sebagai Menko Polkam. Tugas baru tapi lama sebagai Menko Polkam kembali membuat SBY sibuk dengan urusan pengamanan.

SBY menjalankan prinsip jalan damai (peacefull solution) dalam mengatasi masalah Aceh, yang didasarkan tiga prinsip dasar: damai berdasarkan NKRI, damai berdasarkan otonomi khusus yang tertuang dalam UU No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus, dan damai dengan berhentinya separatisme.

Karena Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tetap menuntut pemisahan diri, Pemerintah dan DPR sepakat melakukan operasi terpadu. Mulai operasi kemanusiaan, operasi pemantapan pemerintahan, operasi penegakan hukum, dan operasi pemulihan keamanan. Operasi terpadu telah menciptakan ketenangan baru di Aceh. Situasi darurat militer diturunkan gradasinya menjadi darurat sipil.

Timor Timur masih menyisakan persoalan. Kawasan Atambua salah satu kamp pengungsi prointegrasi dilanda kerusuhan. SBY segera mendatangi pengungsian dan bersimpati terhadap pengungsi. Dia meminta dukungan dari para tokoh prointegrasi.

SBY juga tetap menaruh perhatian terhadap Maluku. Pemerintah bertekad menegakkan supremasi hukum secara damai menuju rekonsiliasi. SBY mengedepankan dialog mencari solusi terbaik. Sejak pertemuan Malino II aktivitas ekonomi masyarakat Maluku mulai berjalan normal. Sejak 17 Mei 2003 Presiden Megawati mencabut status darurat sipil di Maluku.

Poso di Sulawesi Tengah berkonflik membuat kota ini mati. Roda pemerintahan terganggu masyarakat hidup dalam suasana nyanyian kematian. Sebuah pekerjaan berat buat SBY. SBY bersama Menko Kesra Jusuf Kalla bahu-membahu kerja siang malam mencari jalan keluar yang dapat diterima semua pihak. Kesepakatan Malino untuk Poso ditandatangani. Isinya laksanakan rehabilitasi fisik dan mental, rekonstruksi, dan relokasi oleh pemerintah.

Menghadapi isu terorisme SBY menggariskan penanganan berdasarkan prinsip supremasi hukum, independensi, indiskriminasi, koordinasi, demokrasi, dan partisipasi. Prinsip ini telah efektif mencegah aksi teror yang sempat merajalela pasca kejatuhan Pak Harto.

Pengelolaan politik dan keamanan di bawah koordinasi SBY dalam Kabinet Persastuan Nasional pimpinan Gus Dur, dan Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati, sangat signifikan menciptakan stabilitas politik dan keamanan. Kerusuhan sosial yang terjadi luar biasa selama tiga tahun sebelumnya, belakangan secara berangsur memasuki kondisi normal. Sebuah ukuran, keberhasilan penanganan masalah politik dan keamanan di tangan SBY. ►ht

Baca Lebih Rinci

Biografy_Sby

Nama :
Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono
Lahir :
Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949
Agama :
Islam
Istri :
Kristiani Herawati,
putri ketiga almarhum Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo
Anak :
Agus Harimurti Yudhoyono dan
Edhie Baskoro Yudhoyono

Pangkat terakhir :
Jenderal TNI (25 September 2000)
Pendidikan:
= Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri) tahun 1973
= American Language Course, Lackland, Texas AS, 1976
= Airbone and Ranger Course, Fort Benning , AS, 1976
= Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, AS, 1982-1983
= On the job training di 82-nd Airbone Division, Fort Bragg, AS, 1983
= Jungle Warfare School, Panama, 1983
= Antitank Weapon Course di Belgia dan Jerman, 1984
= Kursus Komando Batalyon, 1985
= Sekolah Komando Angkatan Darat, 1988-1989
= Command and General Staff College, Fort = Leavenwort,Kansas, AS
Master of Art (MA) dari Management Webster University, Missouri, AS

Karier:
- Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (1974-1976)
- Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad (1976-1977)
- Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977)
- Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978)
- Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981)
- Paban Muda Sops SUAD (1981-1982)
- Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985)
- Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988)
- Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988)
- Dosen Seskoad (1989-1992)
- Korspri Pangab (1993)
- Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad (1993-1994)
- Asops Kodam Jaya (1994-1995)
- Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995)
- Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di Bosnia-Herzegovina (sejak awal November 1995)
- Kasdam Jaya (1996-hanya lima bulan)
- Pangdam II/Sriwijaya (1996-) sekaligus Ketua Bakorstanasda
- Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR 1998)
- Kepala Staf Teritorial (Kaster ABRI (1998-1999)
- Mentamben (sejak 26 Oktober 1999)
- Menko Polsoskam (Pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid)
- Menko Polkam (Pemerintahan Presiden Megawati Sukarnopotri) mengundurkan diri 11 Maret 2004
Penugasan:
Operasi Timor Timur (1979-1980), dan 1986-1988
Penghargaan:
- Adi Makayasa (lulusan terbaik Akabri 1973)
- Honorour Graduated IOAC, USA, 1983
- Tokoh Berbahasa Lisan Terbaik, 2003.

Alamat :
Jl. Alternatif Cibubur Puri Cikeas Indah
No. 2 Desa Nagrag Kec. Gunung Putri Bogor-16967

Baca Lebih Rinci

Tokoh Indonesia_KH Abdurrachman Wahid

KH Abdurrachman Wahid "Gus Dur"

Kemudi Sosial Guru Besar Bangsa

Dia akrab disapa Gus Dur, Sang Guru Bangsa yang sering melontarkan pendapat kontroversial. Bahkan ketika menjabat Presiden RI ke-4 (20 Oktober 1999-24 Juli 2001), ia tak gentar mengungkapkan sesuatu yang diyakininya benar kendati banyak orang sulit memahami dan bahkan menentangnya.

Kendati suaranya sering mengundang kontroversi, tapi suara itu tak jarang malah menjadi kemudi arus perjalanan sosial, politik dan budaya ke depan. Dia memang seorang yang tak gentar menyatakan sesuatu yang diyakininya benar. Bahkan dia juga tak gentar menyatakan sesuatu yang berbeda dengan pendapat banyak orang. Jika diselisik, kebenaran itu memang seringkali tampak radikal dan mengundang kontroversi.

Kendati pendapatnya tidak selalu benar -- untuk menyebut seringkali tidak benar menurut pandangan pihak lain -- adalah suatu hal yang sulit dibantah bahwa banyak pendapatnya yang mengarahkan arus perjalanan bangsa pada rel yang benar sesuai dengan tujuan bangsa dalam Pembukaan UUD 1945.

Pendapatnya seringkali terlihat tanpa interes politik pribadi atau kelompoknya. Ia berani berdiri di depan untuk kepentingan orang lain atau golongan lain yang diyakninya benar. Malah sering seperti berlawanan dengan suara kelompoknya sendiri. Juga bahkan ketika ia menjabat presiden, sepetinya jabatan itu tak mampu mengeremnya untuk menyatakan sesuatu. Sepertinya, ia melupakan jabatan politis yang empuk itu demi sesuatu yang diyakininya benar. Sehingga saat ia menjabat presiden, banyak orang menganggapnya aneh karena sering kali melontarkan pernyataan yang mengundang kontroversi.

Belum satu bulan menjabat presiden, mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama (1984-1999) ini sudah mencetuskan pendapat yang memerahkan kuping sebagian besar anggota DPR. Di hadapan sidang lembaga legislatif, yang anggotanya segaligus sebagai anggota MPR, yang baru saja memilihnya itu, Gus Dur menyebut para anggota legislatif itu seperti anak Taman Kanak-Kanak.

Tak lama kemudian, ia pun menyatakan akan membuka hubungan dagang dengan Israel, negara yang dibenci banyak orang di Indonesia. Pernyataan ini mengundang reaksi keras dari beberapa komponen Islam. Berselang beberapa waktu, ia pun memecat beberapa anggota Kabinet Persatuan-nya, termasuk Hamzah Haz (Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan). Berbagai kebijakan dan pemecatan ini membuatnya semakin nyata jauh dari konspirasi kepentingan politik yang memungkinkan-nya terpilih menjadi presiden. Ketika itu, pada Sidang Umum MPR 1999, Poros Tengah yang gagal menggolkan salah seorang tokohnya sendiri menjadi presiden (BJ Habibie, Amien Rais, Hamzah Haz dan Yusril Ihza Mahendra), merangkul Gus Dur untuk dapat mengalahkan Megawati Sukarno-putri.

Gus Dur, yang terkenal piawai dalam berpolitik, dengan cekatan menangkap peluang ini. Sehingga Megawati yang partainya memenangkan Pemilu akhirnya hanya mendapatkan kursi wapres. Terpilihnya Gus Dur ini, sekali lagi telah menunjukkan sosok kontroversial. Kontroversi dalam kelayakan politik demokrasi. Kontroversi mengenai kondisi pisik Gus Dur sendiri. Namun harus diakui, itulah Gus Dur, dengan kepiawian dan keunggulannya yang melebihi kapasitas banyak orang! Kalau bukan Gus Dur, hal itu sangat mustahil terjadi.

Padahal tak heran bila pada mulanya ia dianggap hanya sebagai umpan oleh sebuah konspirasi kepentingan politik. Sebab dari perolehan suara PKB dan kondisi kesehatan, Gus Dur dianggap sangat mustahil bisa menjadi presiden. Namun, dengan kepiawian Gus Dur memainkan bola yang digulirkan Poros Tengah (ketika itu merupakan koalisi partai-partai berbasis Islam minus PKB) bergandeng tangan dengan Golkar, SU-MPR menolak pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie. Hal ini secara etis memaksa BJ Habibie mengundurkan diri dari pencalonan presiden pada detik-detik terakhir.

Malam setelah penolakan pertanggungjawaban Habibie dan sebelum pagi hari pemilihan presiden, tokoh-tokoh Golkar dan Poros Tengah mengadakan pertemuan di kediaman Habibie. Mereka mencari pengganti BJ Habibie. Alternatif pertama, Akbar Tanjung selaku Ketua Umum Golkar. Kelompok Iramasuka yang dimotori AA Bramuli menolak. Lalu muncul nama Hamzah Haz, Ketua Umum PPP. Dinilai tidak kuat melawan Megawati. Terakhir, menjelang subuh muncul nama Amien Rais, Ketua Umum PAN.

Diperkirakan Amien dapat memenangkan suara, bercermin dari perolehan suara pada pemilihan Ketua MPR yang dimenangkan Amien Rais. Saat itu Gus Dur (memainkan trik politik) mendukung Amien Rais bersaing dengan Matori Abdul Djalil (Ketua Umum PKB) yang didukung PDIP. Akhirnya, dalam pertemuan di rumah BJ Habibie itu, nama Amien Rais disepakati menjadi calon presiden, dengan catatan Amien akan lebih dulu mengonfirmasikannya dengan Gus Dur. Namun, sebelum konfirmasi itu dilakukan, PKB atas anjuran para kyai dan persetujuan Gus Dur telah lebih dulu secara resmi mendaftarkan pencalonan Gus Dur. Pencalonan secara resmi Gus Dur ini mengejutkan Poros Tengah (yang sering kali menyebut akan mencalonkan Gus Dur). Juga mengejutkan Golkar dan PDIP bahkan PKB sendiri. Sekali lagi, Gus Dur menunjukkan kepiawiannya yang kontroversial dan mengejutkan.

Peta politik berobah secara mengejutkan. Pencalonan Amien Rais diurungkan. Lalu muncul nama Yusril Ihza Mahendra (Ketua Umum PBB) dari kubu Poros Tengah resmi mencalonkan diri bersaing dengan Gus Dur dan Megawati. Munculnya nama Yusril membuat kubu Megawati sempat lebih optimis akan memenangkan pemilihan. Tapi, kemudian pencalonan Yusril dicabut setelah bertemu dengan Gus Dur. Sekali lagi Gus Dur menunjukkan kelasnya dalam berpolitik.

Gus Dur dari partai kecil (11%), mengalahkan Megawati dari partai pemenang Pemilu (35%). Komposisi keanggotaan MPR hasil Pemilu 1999 yang lebih 90 persen laki-Iaki itu, rupa-rupanya enggan memberikan suaranya kepada Gus Dur, antara lain karena alasan gender. Seorang pengamat politik LlPI menyebutnya sebagai kecelakaan sejarah. Bahkan Gus Dur sendiri pun rupanya merasa kaget dan heran dengan mengata-kan: “Orang buta kok dipilih menjadi Presiden”.

Suasana di luar sidang memanas. Sebab MPR dinilai telah mengesampingkan suara rakyat yang tercermin dalam Pemilu. Namun, dalam kondisi ini, Gus Dur, sekali lagi, menunjukkan kehebatannya. Ia punya kiat yang jitu. Ia merangkul Megawati. PKB secara resmi mencalonkan Megawati dalam perebutan kursi Wakil Presiden, bersaing dengan Hamzah Haz yang didukung Poros Tengah. Megawati pun menang. Saat itu, tampaknya Gus Dur sangat menyadari kelemahannya. Dalam sambutan pertama beberapa saat setelah ia memenangkan pemilihan presiden, ia mengucapkan terimakasih kepada Megawati dan PDIP yang tidak mempermasalahkan faktor kesehatan pisiknya. Pada awalnya banyak orang optimis bahwa duet Gus Dur-Megawati, yang sejak lama sudah ‘bersaudara’, akan langgeng dan kuat. Apalagi ditopang dengan susunan Kabinet Persatuan yang mengakomodir hampir semua kekuatan politik dan kepiawian Gus Dur dalam berpolitik.

Namun seperti kata pepatah: Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Di mata banyak orang, kepercayaan diri Gus Dur tampak terlalu berlebihan. Ia sering kali melontarkan pendapat dan mengambil kebijakan yang kontroversial. Penglihatannya yang semakin buruk mungkin juga dimanfaatkan oleh para pembisik di sekitarnya. Gus Dur pun sering kali mengganti anggota kabinetnya dengan semaunya berpayung hak prerogatif. Tindakan penggantian menteri ini berpuncak pada penggantian Laksamana Sukardi (PDIP-pemenang Pemilu 1999) dari Jabatan Meneg BUMN dan Jusuf Kalla (Golkar-pemenang kedua Pemilu 1999) dari jabatan Menperindag, tanpa sepengetahuan Wapres Megawati dan Ketua DPR Akbar Tandjung.

DPR menginterplasi Gus Dur. Mempertanyakan alasan pemecatan Laksamana dan Jusuf Kalla yang dituding Gus Dur melakukan KKN. Tudingan yang tidak dibuktikan Gus Dur sampai akhir. Sejak saat itu, Megawati mulai dengan jelas mengambil jarak dari Gus Dur. Dukungan politik dari legislatif kepada Gus Dur menjadi sangat rendah. Di sini Gus Dur tampaknya alpa bahwa dalam sebuah negara demokrasi tidak mungkin ada seorang presiden (eksekutif) dapat memimpin tanpa dukungan politik (yang terwakili dalam legislatif dan partai).

Anehnya, setelah itu Gus Dur justru semakin lantang menyatakan diri mendapat dukungan rakyat. Sementara sebagian besar wakil rakyat di DPR dan MPR semakin menunjukkan sikap berbeda, tidak lagi mendukung Gus Dur. Lalu terkuaklah kasus Buloggate dan Bruneigate. Gus Dur diduga terlibat. Kasus ini membuahkan memorandum DPR. Setelah Memorandum II tak digubris Gus Dur, akhirnya DPR meminta MPR agar menggelar Sidang Istimewa (SI) untuk meminta pertanggungjawaban presiden.

Gus Dur melakukan perlawanan, tindakan DPR dan MPR itu dianggapnya melanggar UUD. Ia menolak penyelenggaraan SI-MPR dan mengeluarkan dekrit membubarkan DPR dan MPR. Tapi Dekrit Gus Dur ini tidak mendapat dukungan. Hanya kekuatan PKB dan PDKB (Partai Demokrasi Kasih Bangsa) yang memberi dukungan. Bahkan, karena dekrit itu, MPR mempercepat penyelenggaraan SI pada 23 Juli 2001. Gus Dur, akhirnya kehilangan jabatannya sebagai presiden keempat setelah ia menolak memberikan pertanggung-jawaban dalam SI MPR itu. Dan Wapres Megawati, diangkat menjadi presiden pada 24 Juli 2001.

Selepas SI-MPR, Gus Dur selaku Ketua Dewan Syuro PKB memecat pula Matori Abdul Djalil dari jabatan Ketua Umum PKB. Tindakan ini kemudian direspon Matori dengan menggelar Muktamar PKB yang melahirkan munculnya dua kepengurusan PKB, yang kemudian populer disebut PKB Batu Tulis (pimpinan Matori) dan PKB Kuningan (pimpinan Gus Dur-Alwi Sihab). Kepengurusan kembar PKB ini harus berlanjut ke pengadilan kendati upaya rujuk juga terus berlangsung.

Bapak Bangsa
Setelah tidak lagi menjabat presiden, Gus Dur kembali ke kehidupannya semula. Kendati sudah menjadi partisan, dalam kapasitasnya sebagai deklarator dan Ketua Dewan Syuro PKB, ia berupaya kembali muncul sebagai Bapak Bangsa. Seperti sosoknya sebelum menjabat presiden.

Sebelumnya, Gus Dur adalah Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan anggota sekitar 38 juta orang. Namun ia bukanlah orang yang sektarian. Ia seorang negarawan. Tak jarang ia menentang siapa saja bahkan massa pendukungnya sendiri dalam menyatakan suatu kebenaran. Ia seorang tokoh muslim yang berjiwa kebangsaan.

Gus Dur sering berbicara keras menentang politik keagamaan sektarian. Pendiriannya sering menempatkannya pada posisi sulit, melawan pemimpin Islam lainnya di Indonesia. Seperti saat didirikannya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), yang diketuai BJ Habibie, Gus Dur secara terbuka menentang. Ia menyebut ICMI akan menimbulkan masalah bangsa di kemudian hari, yang dalam tempo kurang dari sepuluh tahun ternyata pernyataannya itu bisa dibuktikan benar atau tidak. Lalu, ia mendirikan Forum Demokrasi sebagai penyeimbang ICMI.

Meski diakui ia besar antara lain karena NU, visi politiknya diyakini rekan-rekan dekatnya sebagai melebihi kepentingan organisasi tersebut, bahkan kadang melampaui kepentingan Indonesia. Hal ini tercermin dari kesediaannya menerima kedudukan di Shimon Peres Peace Center dan saat dia mengusulkan membuka hubungan dengan Israel. Di masa Orba, saat Soeharto amat berkuasa, Gus Dur, dikenal sebagai salah seorang tokoh yang licin untuk dikuasai. Bahkan Gus Dur dapat memanfaatkan Keluarga Cendana dengan mengajak Mbak Tutut berkeliling mengunjungi pondok-pondok pesantren. Gus Dur juga beberapa kali menyempatkan diri mengunjungi Pak Harto setelah lengser.

Gus Dur dilahirkan 4 Agustus 1940 di Denanyar, Jombang, Jawa Timur, keluarga Muslim berpengaruh di Indonesia. Ayahnya, Wahid Hasyim, adalah mantan Menteri Agama pada 1945. Kakeknya, Hasyim Ashari, adalah satu dari pemimpin Muslim terbesar pada pergantian abad 2000 lalu. Gus Dur mengikuti tradisi keluarga dengan belajar di banyak pesantren. Nama Gus Dur diambil dari tradisi di daerahnya, dimana penduduk setempat menyebut seorang putra dari keluarga elit dengan sebutan ‘Gus’. Ia juga sempat mempelajari sastra dan ilmu sosial di Fakultas Sastra Universitas Baghdad, Irak. Hari-hari kuliahnya bersamaan dengan timbulnya kekuasaan partai Baath, partai sosialisnya Saddam Hussein, yang menarik banyak pengikut. Dengan latarbelakang ini, ia juga sempat digosipkan sebagai ‘sosok berbau kiri’ pada masa Orba.

Dari Baghdad, ia kembali ke Indonesia 1974 dan mulai berkarir sebagai ‘cendekiawan’ dengan menulis sejumlah kolom di berbagai media massa nasional. Pada akhir dasawarsa 70-an, suami dari Sinta Nuriyah, ini sudah berhasil mengukuhkan diri sebagai satu dari banyak cendekiawan Indonesia yang paling terkenal dan laris pula sebagai pembicara publik.

Nama Gus Dur makin mencuat setelah terpilih sebagai ketua umum PBNU, dalam Muktamar NU di Situbondo tahun 1984. Saat itu hubungan NU dengan pemerintah sedang mesra-mesranya. Kendati dalam perjalanan selanjutnya, Gus Dur tak selalu berkompromi dengan pemerintah. Misalnya, ketika pemerintah berencana mendirikan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Muria, Gus Dur menentangnya. Demikian pula ketika Habibie mendirikan ICMI, Gus Dur mengadakan perlawanan dengan mendirikan Forum Demokrasi.

Gus Dur pun tergolong rajin melontarkan kritik kepada pemerintah. Kritikan itu lama-lama menyebabkan Pak Harto risih. Puncaknya terjadi pada Mukhtamar NU di Cipasung 1994. Pemerintah berupaya menjegal Gus Dur. Tapi Gus Dur tetap terpilih untuk periode kedua. Hal ini terekspresikan dari ketidaksudian Presiden Soeharto menerima Gus Dur dan pengurus PBNU lainnya.

Salah satu kiprah Gus Dur yang paling menonjol saat memimpin NU, adalah ketika ia membawa organisasi itu kembali ke khittahnya, keluar dari politik praktis pada 1984. Kendati, pada tahun 1999, ia pula yang membawa NU kembali ke dunia politik meski dalam format yang berbeda karena dilakukan melalui pembentukkan PKB, partai yang selalu dirujuk sebagai ‘anak kandung’ NU. Ia juga dikenal sebagai sosok pembela yang benar. Apakah itu kelompok minoritas atau mayoritas. Pembelaannya kepada kelompok minoritas dirasakan sebagai suatu hal yang berani. Reputasi ini sangat menonjol di tahun-tahun akhir era Orde Baru. Begitu menonjolnya peran ini sehingga ia malah dituduh lebih dekat dengan kelompok minoritas daripada komunitas mayoritas Muslim sendiri. Padahal ia adalah seorang ulama yang oleh sebagian jamaahnya malah sudah dianggap sebagai seorang wali.

Pada awal 1998 ia terserang stroke. Tapi tim dokter berhasil menyelamatkannya. Namun, sebagai akibatnya penglihatannya kian memburuk. Pada saat ia dilantik sebagai presiden, ia sudah dideskripsikan media massa Barat sebagai ‘nyaris buta.’ Selain karena stroke, diduga problem kesehatannya juga disebabkan faktor keturunan yang disebabkan hubungan darah yang erat di antara orangtuanya.

Ia juga pengamat sepakbola yang tajam daya analisisnya. Bahkan, setelah penglihatannya benar-benar terganggu, pada Piala Dunia Juni 2002 lalu, ia masih juga antusias memberi komentar mengenai proyeksi juara.

Selain menjadi idola bagi banyak orang, Gus Dur juga menjadi idola bagi keempat puterinya: Alisa Qortrunnada Munawarah (Lisa), Zannuba Arifah (Venny), Anisa Hayatunufus (Nufus) dan Inayah Wulandari (Ina). Hal ini tercermin dari pengakuan puteri sulungnya Lisa. Lisa bilang, sosok tokoh LSM Gus Dur menurun padanya, bakat kolumnis menurun ke Venny, kesastrawanannya pada Nufus dan sifat egaliternya pada Ina.

Baca Lebih Rinci

Biography_Gus Dur

Nama:
Abdurrahman Wahid
Lahir:
Denanyar, Jombang, Jawa Timur, 4 Agustus 1940.
Meninggal:
Jakarta, 30 Desember 2009
Orang Tua:

Wahid Hasyim (ayah), Solechah (ibu).
Istri :
Sinta Nuriyah
Anak-anak :
Alisa Qotrunada Zannuba Arifah Anisa Hayatunufus Inayah Wulandari
Pendidikan :
• Pesantren Tambak Beras, Jombang (1959-1963)
• Departemen Studi Islam dan Arab Tingkat Tinggi, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir (1964-1966)
• Fakultas Surat-surat Universitas Bagdad (1966-1970)
Karir
• Pengajar Pesantren Pengajar dan Dekan Universitas Hasyim Ashari Fakultas Ushuludin (sebuah cabang teologi menyangkut hukum dan filosofi)
• Ketua Balai Seni Jakarta (1983-1985)
• Penemu Pesantren Ciganjur (1984-sekarang)
• Ketua Umum Nahdatul Ulama (1984-1999)
• Ketua Forum Demokrasi (1990)
• Ketua Konferensi Agama dan Perdamaian Sedunia (1994)
• Anggota MPR (1999)
• Presiden Republik Indonesia (20 Oktober 1999-24 Juli 2001)
Penghargaan
• Penghargaan Magsaysay dari Pemerintah Filipina atas usahanya mengembangkan hubungan antar-agama di Indonesia (1993)
• Penghargaan Dakwah Islam dari pemerintah Mesir (1991)

Baca Lebih Rinci

Tokoh Indonesia_Megawati Soekarno Putri

DR,HC Megawati Soekarno Putri
Mbak Pendiam Itu Emas

Diam (tak banyak bicara), akhirnya menjadi suatu kekuatan bagi Megawati. Kendati, mendapat tekanan dan rintangan bahkan caci-maki, dia tetap diam dan sabar. Buahnya, dia pun berhasil menggapai singgasana Presiden RI ke-5. Karena terlalu diam, beberapa pengamat dan lawan politiknya sempat menuding itu sebagai indikasi kebodohan. Namun Megawati tetap diam dan sabar. Para lawan politiknya menjadi semakin penasaran. Setelah menjabat presiden, ia pun tetap tak banyak bicara. Tampaknya, ia tak mudah terombang-ambing. Puteri Bung Karno ini pun semakin sulit ditebak.

Dia memang sudah terbiasa mendapat tekanan sejak ayahandanya, Soekarno, diturunkan dari jabatan Presiden pada SI-MPRS 1996. Selama 32 tahun, Megawati (keluarga Bung Karno), tidak bebas mengekspresikan aspirasi politiknya. Namun, posisi diamnya memberi ruang gerak bagi Megawati, dibandingkan saudara-saudaranya, sehingga dia 'dibiarkan' masuk dalam kancah politik, masuk Senayan dan memimpin PDI Cabang Jakarta Pusat (1987-1992). Kendati kemudian, ketika dia terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI (1993-1998), pemerintah Orde Baru menekannya dengan keras. Namun, dia teguh dalam perjuangan dan tetap juga diam. Sehingga, Megawati patut disebut sebagai simbol penerima tekanan Orde Baru. Sekaligus simbol perlawanan secara damai dan tak banyak bicara.

Diam-nya Megawati, tidak hanya mengecoh pemerintah Orba, bahkan telah membuat Gus Dur, yang terkenal piawai berpolitik, menjadi sesumbar. Gus Dur yang berhasil 'menangkap' peluang menjadi Presiden RI pada Sidang Umum MPR 1999, yang sepatutnya peluang itu adalah milik Megawati, terkesan terlalu meremehkan Megawati.

Megawati yang sudah 'mengalah' berkenan menjadi Wakil Presiden -- kendati partainya PDI-P memperoleh suara terbanyak (35%) dibanding PKB hanya 10% pada Pemilu 1999 -- tidak banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik strategis pada pemerintahan Gus Dur. Di antaranya, pengangkatan dan pemberhentian menteri. Kesan kuat yang mengindikasikan bahwa Gus Dur menganggap remeh Megawati berpuncak pada pemberhentian kader PDIP Laksamana Sukardi, dari jabatan Menteri BUMN. Laksamana diberhentikan bersama Yusuf Kalla, kader Partai Golkar, tanpa sepengetahuan Megawati dan tanpa alasan yang jelas.

Sejak saat itu, si pendiam Megawati secara nyata mengambil jarak 'sahabat-saudara' dan jarak politik dengan Gus Dur. Eskalasi politik pun bergeser cepat 180 derajat. Partai-partai berbasis Islam (PPP, PAN, PBB, PK dll), yang pada Sidang Umum MPR 1999 'sangat anti' Megawati, memanfaatkan jarak renggang Mega-Gus Dur, dengan membentuk 'aliansi' atau kesepahaman politik baru dengan PDI-P. Sebab, partai-partai berbasis Islam itu sudah lebih dulu merasa 'disepelekan' Gus Dur. Hamzah Haz, Ketua Umum PPP, sudah lebih dulu didepak dari kabinet. Kemudian menyusul Bambang Sudibyo (PAN) dan Yusril Ihza Mahendra (PBB) dan Nurmahmudi Ismail (PK), masing-masing dipecat dari jabatan Menkeu, Menkeh dan Menhutbun. Disusul lagi Bomer Pasaribu dan Mahadi Sinambela dari Partai Golkar diberhentikan dari jabatan Menaker dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Maka ketika menggelinding kasus Bulogate, yang melibatkan Gus Dur dan lingkarannya, PDIP menjadi berseberangan dengan Gus Dur dan PKB-nya. Terbentuklah Pansus Bulogate DPR-RI, yang berujung pada jatuhnya Gus Dur pada Sidang Istimewa MPR, 23 Juli 2001. SI-MPR itu dipercepat sebagai perlawanan atas Dekrit Presiden Gus Dur yang nekad membubarkan DPR/MPR. SI-MPR itu secara aklamasi menobatkan Megawati menjabat Presiden RI periode 2001-2004.

Kepatutan politik pun terwujud. Ketua umum partai pemenang Pemilu menjadi Presiden. Terwujudlah amanat Kongres PDIP di Bali yang menghendaki Megawati menjadi Presiden.
Kekalahan tipis Megawati atas KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada Sidang Umum 1999, yakni 313 banding 373, terbalas dengan kemenangan telak pada SI-MPR 2001.

Tampaknya PDIP tak mau terkecoh untuk kedua kali oleh kepiawian politik Gus Dur. Megawati, tentu juga belajar dari kesalahan Gus Dur. Sehingga PDIP mendukung Hamzah Haz (Ketua Umum PPP) sebagai Wakil Presiden. Padahal Hamzah Haz adalah pemimpin salah satu partai yang tidak menghendaki Megawati jadi presiden dan menjadi pesaing Megawati pada pemilihan Wakil Presiden pada SU-MPR 1999, yang dimenangkan Megawati dengan suara 396 banding 284.

Pada mulanya, dalam posisi Wapres, Megawati tampak tulus mendampingi Gus Dur. Hubungan Megawati sebagai Wapres dengan Gus Dur sebagai Presiden mesra-mesra saja. Tetapi akibat kesalahan Gus Dur, yang terkesan meremehkan Megawati, hubungan itu memburuk. Makan pagi yang biasanya dilakukan tiap Rabu di kediaman resmi Megawati, tidak lagi diadakan. Bahkan, Megawati pelan-pelan menunjukkan ketidaksepahamannya dengan Gus Dur, baik lewat pernyataannya maupun lewat orang-orang di sekitarnya. Mega jarang hadir pada rapat kabinet yang dipimpin Gus Dur, termasuk pelantikan pejabat baru di kabinet. Mega juga tidak hadir pada pertemuan parpol yang digagas Gus Dur di Istana Bogor. Bahkan, Megawati melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan parpol di rumah pribadinya di Kebagusan, Jakarta Selatan, satu bulan menjelang SI-MPR 2001.

Puteri proklamator ini dilahirkan di Yogyakarta, 23 Januari 1947. Fatmawati melahirkannya dalam suasana yang tidak nyaman. Ketika itu hujan turun deras, atap rumah bocor, guntur menggelegar, kilat menyambar-nyambar dan tanpa listik. Mega lahir dalam suasana cahaya temaram lampu minyak tanah. Menurut kerabat, suasana kelahiran Megawati itu menjadi semacam pertanda untuk perjalanan hidupnya kemudian. Memang, setelah Soekarno jatuh, Mega dan keluarga mendapat cobaan dan tekanan politik yang cukup berat. Mega dan saudara-saudaranya terasing dari dunia ramai. Mereka hidup dalam kondisi yang tertekan. Sampai-sampai kuliah Megawati di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (1965-1967) dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972) tak bisa diselesaikannya.

Ditambah lagi cobaan hidup pribadi yang dialaminya. Suami pertamanya, Lettu (Penerbang) Surindro Supjarso hilang dalam kecelakaan jatuhnya pesawat Skyvan T-701 yang dipilotinya di Biak, Irian Jaya tahun 1970. Padahal saat itu Megawati tengah mengandung anak kedua. Sampai kini Surindro tidak pernah ditemukan.Kemudian, tahun 1972 Mega menikah dengan Hassan Gamal Ahmad Hasan, seorang diplomat Mesir yang sedang bertugas di Jakarta. Tetapi perkawinan itu, kemudian dibatalkan karena Mega masih dianggap terikat perkawinan yang sah dengan Surindro. Sebab, ketika itu belum ada kepastian mengenai nasib suami pertamanya itu. Baru beberapa saat kemudian, ada kepastian dari Angkatan Udara bahwa Surindro telah gugur dalam musibah jatuhnya pesawat itu. Tak lama setelah itu, Mega menikah dengan Taufik Kiemas, seorang aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) asal Sumatera Selatan.

Pada masa kecilnya, Megawati banyak menikmati pengalaman indah. Maklum, sebagai puteri presiden, Megawati menghabiskan masa kecilnya di lingkungan Istana Merdeka. Dari kecil, dia sudah menampakkan sosok lembut dan pendiam. Namun, dia senang menari. Bahkan kerap menari di hadapan tamu-tamu ayahnya di istana. Selain itu, Adis -- panggilan Megawati oleh Bung Karno -- suka dengan tanaman. Dia pun berkebun anggrek di salah satu sudut istana.

Kendati lahir dari keluarga politisi jempolan, Mbak Mega -- panggilan akrab para pendukungnya -- tidak terbilang piawai dalam dunia politik. Bahkan, Megawati sempat dipandang sebelah mata oleh teman dan lawan politiknya. Dia bahkan dianggap sebagai pendatang baru dalam kancah politik, yakni baru pada tahun 1987. Saat itu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menempatkannya sebagai salah seorang calon legislatif dari daerah pemilihan Jawa Tengah, untuk mendongkrak suara. Mega berkenan dan tampak enjoy. Karena, mungkin, dia telah lama menunggu terbukanya kesempatan itu. Kendati saat itu dia nekad mengingkari kesepakatan keluarganya untuk tidak terjun ke dunia politik. Trauma politik keluarga itu ditabraknya. Mega tampil menjadi primadona dalam kampanye PDI, walau tergolong tidak banyak bicara dibanding para pembicara lain. Ternyata memang berhasil. Suara untuk PDI naik. Dan Mega pun terpilih menjadi anggota DPR/MPR. Pada tahun itu pula dia terpilih sebagai Ketua DPC PDI Jakarta Pusat.

Tetapi, kehadiran Mega di gedung DPR/MPR sepertinya tidak terasa. Dia lebih banyak diam. Kinerjanya sebagai anggota dewan dinilai kurang. Posisi primadona masa kampanye, tidak tercermin pada dirinya saat duduk di legislatif itu. Bahkan dia sering tak datang ke DPR. Tampaknya, Megawati tahu bahwa dia masih di bawah tekanan. Selain memang sifatnya pendiam, dia pun memilih untuk tidak menonjol mengingat kondisi politik saat itu. Maka dia memilih lebih banyak melakukan lobi-lobi politik di luar gedung wakil rakyat tersebut. Lobi politiknya, yang silent operation, itu secara langsung atau tidak langsung, telah memunculkan terbitnya bintang Mega dalam dunia politik. Pada tahun 1993 dia terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI. Hal ini sangat mengagetkan pemerintah pada saat itu.

Proses naiknya Mega ini merupakan cerita menarik pula. Ketika itu, Konggres PDI di Medan berakhir tanpa menghasilkan keputusan apa-apa. Pemerintah mendukung Budi Hardjono menggantikan Soerjadi. Lantas, dilanjutkan dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa di Surabaya. Pada kongres ini, nama Mega muncul dan secara telak mengungguli Budi Hardjono, kandidat yang didukung oleh pemerintah itu. Mega terpilih sebagai Ketua Umum PDI. Kemudian status Mega sebagai Ketua Umum PDI dikuatkan lagi oleh Musyawarah Nasional PDI di Jakarta.

Namun pemerintah menolak dan menganggapnya tidak sah. Karena itu, dalam perjalanan berikutnya, pemerintah mendukung kekuatan mendongkel Mega sebagai Ketua Umum PDI. Fatimah Ahmad cs, atas dukungan pemerintah, menyelenggarakan Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, untuk menaikkan kembali Soerjadi. Tetapi Mega tidak mudah ditaklukkan. Pemerintah terperangah. Karena Mega dengan tegas menyatakan tidak mengakui Kongres Medan. Mega teguh menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, sebagai simbol keberadaan DPP yang sah, dikuasai oleh pihak Mega. Para pendukung Mega tidak mau surut satu langkah pun. Mereka tetap berusaha mempertahankan kantor itu.

Soerjadi yang didukung pemerintah pun memberi ancaman akan merebut secara paksa kantor DPP PDI itu. Ancaman itu kemudian menjadi kenyataan. Pagi, tanggal 27 Juli 1996 kelompok Soerjadi benar-benar merebut kantor DPP PDI dari pendukung Mega. Puluhan pendukung Mega tewas pada Peristiwa 27 Juli itu. Aksi penyerangan itu berbuntut pada kerusuhan massal di Jakarta. Beberapa aktivis pemuda dan mahasiswa ditangkap dan dipenjara. Namun, hal itu tidak menyurutkan langkah Mega. Malah, dia makin memantap langkah mengibarkan perlawanan. Tekanan politik yang amat telanjang terhadap Mega itu, menundang empati dan simpati dari masyarakat luas. Sosok Mega, yang sebelumnya dianggap biasa saja, malah muncul menjadi simbol dan pemegang kendali perlawanan kepada rezim Orde Baru yang sudah 32 tahun berkuasa. Mega, secara sadar atau tidak, akhirnya dibesarkan dan dimatangkan oleh tekanan berlebihan dan telanjang dari penguasa Orde Baru. Tanpa tekanan berlebihan penguasa, kekuatan Mega belum tentu terbentuk sedemikian rupa.

Mega yang pendiam, tampaknya sangat menyadari hal itu. Dia pun tahu diri atas kekuatannya. Lalu, dia berupaya menghindari perlawanan dengan kekerasan. Dia tidak mau membenturkan massanya dengan aparat dan kekuatan Orde Baru. Dia memilih jalur hukum, walau pun kemudian kandas di pengadilan. Kendati demikian, Mega terus berjuang. PDI pun menjadi dua. Yakni, PDI pimpinan Megawati dan PDI pimpinan Soerjadi. Massa PDI lebih berpihak dan mengakui Mega. Tetapi, pemerintah mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Akibatnya, PDI pimpinan Mega tidak bisa ikut Pemilu 1997.

Namun, kondisi ini makin memancarkan kekuatan Mega. Keberpihakan massa PDI kepada Mega makin terlihat, pada pemilu 1997 itu. Sebab, terbukti perolehan suara PDI pimpinan Soerjadi merosot tajam. Banyak massa pendukung PDI memilih golput, seperti halnya Mega sendiri. Sebagian lagi berpaling ke Partai Persatuan Pembangunan, yang melahirkan istilah "Mega Bintang".

Setelah rezim Orde Baru tumbang, PDI Mega berubah nama menjadi PDI Perjuangan. Partai politik berlambang banteng gemuk dan bermulut putih itu berhasil memenangkan Pemilu 1999 dengan meraih lebih tiga puluh persen suara. Kemenangan PDIP itu menempatkan Mega pada posisi paling patut menjadi presiden dibanding kader partai lainnya. Massa pendukung Mega mengancam, kalau Mega tidak jadi presiden, akan terjadi revolusi.

Tetapi ternyata pada SU-MPR 1999, Mega kalah. Massa pendukung Mega lantas mengamuk di sejumlah kota seperti Bali, Solo, Medan dan Jakarta. Namun, setelah Mega terpilih sebagai Wapres, amukan massa PDIP itu pun reda. Mereka ditenangkan oleh Mega sendiri. Mega dalam pidato pelantikannya sebagai Wapres menyampaikan pesan: "Kepada anak-anakku di seluruh tanah air, saya minta untuk bekerjalah kembali dengan tulus, janganlah melakukan hal-hal yang bersifat emosional, karena di dalam mimbar ini kamu melihat ibumu berdiri." Massa pendukung Mega pun lega dan harus puas menerima kenyataan, Mega di posisi kedua.

Tetapi, posisi kedua tersebut rupanya sebuah tahapan untuk kemudian pada waktunya memantapkan Mega pada posisi pertama di negeri berpenduduk lebih 210 juta jiwa ini. Sebab kurang dari dua tahun, anggota Majelis secara aklamasi menempatkannya duduk sebagai Presiden RI ke-5 menggantikan KH Abdurrahman Wahid. Kenyataan ini, membuktikan bahwa diam Megawati itu emas. ►ti/crs

Baca Lebih Rinci

Biography

Nama :
Dr (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri
Nama Lengkap :
Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri
Lahir :
Yogyakarta, 23 Januari 1947
Agama :
Islam
Suami :
Taufik Kiemas
Anak:
3 orang, (2 putra, 1 putri)

Karir :
:: Presiden Ke-5 RI (2001 - 2004)
:: Wakil Presiden RI (1999- 2001)
:: Anggota DPR/MPR RI (1999)
:: Anggota DPR/MPR RI (1987-1992)
Pendidikan :
:: SD s/d SMA Perguruan Cikini
:: Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran (1965-1967)
:: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972).
Organisasi :
:: Aktivis GMNI, 1965-1972
:: Ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Cabang Jakarta Pusat
:: Ketua Umum DPP PDI, 1993-1998, Hasil Munas 1993, 22 Desember 1993-1998
:: Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, 1998-April 2000, Hasil Kongres 1998, Sanur, Bali, 8-10 Oktober 1998
:: Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, April 2000-2005, Hasil Kongres PDI-P, Semarang, Jawa Tengah, April 2000
:: Peserta Konvensi Wanita Islam International di Pakistan, 1994

Penghargaan
:: “Priyadarshni Award” dari lembaga Priyadarshni Academy, Mumbay, India, 19 September 1998
:: Doctor Honoris Causa dari Universitas Waseda, Tokyo, Jepang, 29 September 2001

Alamat Kantor:
Jalan Medan Merdeka Selatan No 6 Jakarta 10110

Alamat Rumah:
:: Resmi: Jalan Teuku Umar 27-A, Jakarta Pusat
:: Pribadi: Jl. Kebagusan IV No 45 RT 010 RW 04, Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Baca Lebih Rinci

Tokoh Indonesia_Prof. Bj Habibie

Prof. Bj Habibie "Mantan Presiden RI Ke 3"

Mantan Presiden RI Ketiga, Si Jenius ilmuwan konstruksi pesawat terbang, ini selalu menjadi berita hangat . Pada masa emas kejayaan dengan segudang jabatan diemban, dialah manusia paling multidimensional di Indonesia. Ia manusia cerdas ajaib yang sempat menghadirkan selaksa harapan kemajuan teknologi demi kejayaan negeri ini.

Agak aneh, memang, anak bangsa yang satu ini. Dia hanya setahun kuliah di ITB Bandung, 10 tahun kuliah hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dengan predikat Summa Cum laude. Lalu bekerja di industri pesawat terbang terkemuka MBB Gmbh Jerman, sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia.

Di Indonesia dia 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek/Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan BUMN Industri Strategis, dipilih MPR menjadi Wakil Presiden RI, dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan Presiden RI ke-2 Soeharto. Itulah sosok dan kilas balik singkat perjalanan hidup B.J. Habibie, lelaki kelahiran Pare-Pare, 25 Juni 1936 ini. Dia penuh kontroversi dan merupakan sosok manusia paling multidimensional di Indonesia. Begitu banyak kawan-kawannya dan nyaris segitu banyak pula orang yang tak setuju dengan sepakterjang tokoh industri pesawat terbang kelas dunia yang memperoleh berbagai penghargaan, salah satunya paling berkelas adalah Theodhore van Karman Award, yang dianugerahkan oleh International Council for Aeronautical Sciences) pada pertemuan tahunan dan konggres ke-18 ICAs yang diselenggarakan di Beijing, China tahun 1992 dari Pemerintah China.

Ketika dia mendirikan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dan didaulat menjadi Ketua Umum, misalnya, sebagai antitesa berdiri pula Forum Demokrasi (Fordem) pimpinan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang populis dan egaliter serta inklusif. ICMI, yang dalam perjalanan selanjutnya praktis menjadi kekuatan politik Habibie, oleh Gus Dur dituding sebagai sektarian karena itu kurang bagus untuk masa depan sebuah bangsa yang majemuk seperti Indonesia.

Ketika pada 10 Agustus 1995 dia berhasil menerbangkan pesawat terbang N-250 “Gatotkoco” kelas commuter asli buatan dan desain putra-putra terbaik bangsa yang bergabung dalam PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN, kini menjadi PT Dirgantara Indonesia), dia diserang pelaku ekonomi lain bahwa yang dibutuhkan rakyat Indonesia adalah beras bukan “mainan” pesawat terbang.

Pemikiran ekonomi makro Habibie yang terkenal dengan Habibienomics, dihadirkan oleh lingkarannya sebagai counter pemikiran lain seperti Widjojonomics (yang sesungguhnya merupakan Soehartonomic). Ketika Habibie berhasil melakukan imbal-beli pesawat terbang “Tetuko” CN-235 dengan beras ketan itam Thailand, dia diledekin, pesawat terbangnya hanya sekelas ketan itam.

Dan kontroversi paling hangat adalah ketika dia menawarkan opsi otonomi luas atau bebas menentukan nasib sendiri kepada rakyat Timor Timur, satu propinsi termuda Indonesia yang direbut dan dipertahankan dengan susah payah oleh rezim Soeharto. Siapapun dia orangnya tentu ingin bebas merdeka termasuk rakyat Timor Timur, sehingga ketika jajak pendapat dilakukan pilihan terhadap bebas menentukan nasib sendiri (merdeka) unggul mutlak.

Dan kontroversi paling hangat adalah ketika dia menawarkan opsi otonomi luas atau bebas menentukan nasib sendiri kepada rakyat Timor-Timur (Tim-Tim), asatu propinsi termuda Indonesia yang direbut dan dipertahankan dengan susah-payah oleh Rezim Soeharto. Siapaun dia orangnya tentu ingin bebas merdeka termasuk rakyat Tim-Tim. Sehingga ketika jajak pendapat dilakukan pilihan terhadap bebas menentukan nasib sendiri (merdeka) unggulk merdeka.

Masalah Tim-Tim, salah-satu yang dianggap menjadi penyebab penolakan pidato pertanggungjawaban Habibie dalam Sidang Umum MPR RI hasil Pemilu 1999. Pemilu terbaik paling demokratis setelah Pemilu tahun 1955. penolakan ini membuat BJ, Habibie tidak bersedia maju sebagai kandidat calon presiden (Capres).

Kjetika Habibie menjabat presiden hampir tidak ada hari tanpa demontrasi. Demontrasi itu mendesak Habibie merepon tuntutan reformasi dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kebebasan pers, kebebasan berpolitik, kebebasan rekrutmen politik, kebebasan berserikat dan mendirikan partai politik, mebebasan berusaha, dan berbagai kebebasan lainnya. Namun kendati Habibie merespon tuntutan reformasi itu, tetap saja pemerintahannya dianggap merupakan kelanjutan Orde Baru . Pemerintahannya yang berusia 518 hari hanya dianggap sebagai pemerintahan transisi.

Keinginan Habibi mengakselerasi pembangunan sesungguhnya sudah dimulainya di Industri pesawat Terbang Nusantara (IPTN) dengan menjalankan program evolusi empat tahapan alih tehnologi yang dipercepat “berawal dari akhir dan berakhir diawal.”

Empat tahapan alih tehnologi itu, pertama, memproduksi pesawat terbang berdasarkan lisensi ituh dari industri pesawat terbang lain, hasilnya adalah NC 212 lisensi dari CASA Spanyol. Kedua, memproduksi pesawat terbang secara bersama- sama, hasilnya adalah “Tetuko” CN-235 berkapasitas 30-35 penumpang yang merupakan produksi kerjasama antara aqual antara IPTN dengan Casa Spanyol.

Ketiga, mengintegrasikan seluruh tehnologi dan sistem konstruksi pesawat terbang yang paling mutakhir yang ada di dunia menjadi sesuatu yang sama sekali didesain baru, hasilnya adalah “Gatotkoco” N-250 berkapasitas 50-60 pemumpang yang dikembangkan dengan teknologi fly-by-wire.

Keempat, memproduksi pesawat terbang berdasarkan hasil riset kembali dari awal, yang diproyeksikan bernama N 2130 berkapasitas 130 penumpang dengan biaya pengembangan diperkirakan sekitar 2 milyar dolar AS. Empat tahapan alih tehnologi yang dipercepat didefinisikan “bermula dari akhir dan berakhir di awal,” memang sukar dipahami pikiran awam. Habibie dianggap hanyut dengan angan-angan teknologinya yang tidak memenuhi kebutuhan dasar tehnologi Indonesia, yang ternyata nenbuat sepeda saja secara utuh belum sampai.

Pemerintah orde baru sangat memanjakan program empat tahapan alih tehnologi Habibie dengan menempatkan berbagai proyeknya sebagai industri strategis yang menyedot banyak dana. Satu diantaranya, yang paling spetakuler, adalah IPTN, yang memerlukan subsidi. Ketika masa reformasi, IMF mencantumkan dalam LOI (Letter Of Intent), bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh lagi memberikan subsidi kepada IPTN, (Perusahaan ini kemudian menjadi IPTD). Otomatis perusahaan yang sudah menyusun program produksi baru, terpaksa merumahkan dan mem-PHK- 6000 karyawannya.

Lalu, dalam kesempatan deklarasi pendirian Masyarakat Ilmuwan dan Tehnologi Indonesia (MITI), Habibie menyebut hancurnya IPTN adalah ulah IMF yang menghambat Pemerintah RI membantu pengembangan pesawat terbang dengan mencantumkan klausal pencabutan subsidi dalam Letter Of Intent (LOI).

Nasionalisme
Istri adalah alasan utama Habibie untuk bolak-balik tinggal di Jerman. Pendamping hidup sekaligus teman suka dan duka yang sudah dikenal anak-anak umur 14 tahun, dr Hasri Ainun Habibie. Putri keempat H. Mohammad Besari itu disebut terbaring menjalani perawatan di sebuah rumahsakit di Jerman. Habibie ingin untuk selalu harus bisa mendampingi istri, dan harapnya istri juga akan sealu bisa mendampinginya. Menurut tim dokter yang menanganinya, Hasri Ainun belum dibenarkan tinggal atau berkunjung kedaerah tropis karena kelembabannya tinggi. Karena itu, tim dokter merekomendasikan untuk tinggal di Jerman sampai sehat secara tuntas.

Kendati demikian, kepulangan ke tanah air Habibie agaknya hanya karena dia ingin dikenang sebagai manusia yang baik. “Mungkin saat ini tak disadari. Tapi bisa jadi, berguna satu saat kelak, bila saya sudah tiada nanti," tutur lelaki itu, lirih,’ demikian tulis Liputan6.com. Adalah stasiun TV SCTV ini, dikenal sangat dekat dengan Habibie, yang pada 2 Juli 2002 menyiarkan langsung dari Jerman kesaksian Habibie dalam kasus pelanggaran HAM berat Timtim untuk kebutuhan persidangan di Pengadilan Ad Hoc HAM Jakarta Pusat.

Habibie menyebutkan presiden itu bukan segala-galanya. Walau jenius dengan memperoleh royalti atas delapan hak paten hasil temuannya sebagai ilmuwan konstruksi pesawat terbang seperti dari Airbus dan F-16, dia mengaku masih banyak yang jauh lebih baik dari dirinya. Lama bermukim di lingkungan yang sangat menghargai ketokohan dan personality setiap orang, Habibie mendefinisikan jika ingin dihargai maka yang diperhatikan orang lain adalah sikap yang tak berubah terhadap lingkungan.

Menurutnya status, jabatan, dan prestasi bukan alasan untuk berubah terhadap lingkungan. Itulah sebabnya, ketika sudah menjadi RI-1 sikap Habibie terhadap lingkungan tetap tidak berubah. Malah semakin menampakkan watak aslinya, misalnya tidak mau diam dan bergerak sesuka hati padahal sudah ada aturan protokoler yang harus dipatuhi. ►TI/tsl/ht

Baca Lebih Rinci

Biografinya

Nama:
Prof. Dr.Ing. Dr. Sc.h.c. Bacharuddin Jusuf Habibie
Lahir:
Pare-Pare, 25 Juni 1936
Agama:
Islam
Jabatan :
Presiden RI Ketiga (1998-1999)
Pendiri dan Ketua Dewan Pembina The Habibie Center
Istri:
dr. Hasri Ainun Habibie (Menikah 12 Mei 1962)
Anak:
Ilham Akbar dan Thareq Kemal
Cucu:
Empat orang
Ayah:
Alwi Abdul Jalil Habibie
Ibu:
R.A. Tuti Marini Puspowardoyo
Jumlah Saudara:
Anak Keempat dari Delapan Bersaudara

Pendidikan :
1. ITB Bandung, tahun 1954
2. Rheinisch Westfalische Technische Hochscule (RWTH), Aachen, Jerman, dengan gelar Diplom-Ingenieur, predikat Cum laude pada Fakultas Mekanikal Engineering, Departemen Desain dan Konstruksi Pesawat Terbang (1955-1960).
3. Rheinisch Westfalische Technische Hochscule (RWTH), Aachen, Jerman, dengan gelar doktor konstruksi pesawat terbang, predikat Summa Cum laude, pada Fakultas Mekanikal Engineering, Departemen Desain dan Konstruksi Pesawat Terbang (1960-1965).
4. Menyampaikan pidato pengukuhan gelar profesor tentang konstruksi pesawat terbang di ITB Bandung, pada tahun 1977.

Pekerjaan :
1. Kepala Riset dan Pengembangan Analisis Struktur pada perusahaan Hamburger Flugzeugbau Gmbh, Hamburg, Jerman antara tahun 1965-1969.
2. Kepala Divisi Metode dan Teknologi pada Pesawat Komersial dan Angkut Militer MBB Gmbh, di Hamburg dan Munchen antara 1969-19973
3. Wakil Presiden dan Direktur Teknologi pada MBB Gmbh, Hamburg dan Munchen tahun 1973-1978
4. Penasehat Senior Teknologi pada Dewan Direksi MBB tahun 1978.
5. Pulang ke Indonesia dan memimpin Divisi Advanced Technology Pertamina, yang merupakan cikal bakal BPPT, tahun 1974-1978.
6. Penasehat Pemerintah Indonesia di Bidang Pengembangan Teknologi dan Pesawat Terbang, bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tahun 1974-1978.
7. Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) sekaligus Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tahun 1978-1998.
8. Wakil Presiden R.I. pada 11 Maret 1998-21 Mei 1998.
9. Presiden RI 21 Mei 1998-20 Oktober 1999.

Organisasi:
Pendiri dan Ketua Umum ICMI

Penghargaan:
Theodore van Karman Award
Sumber:
Dari berbagai sumber antara lain The Habibie Center dan Soeharto Center.com

Baca Lebih Rinci

Biografinya

HM Soeharto

Nama:
H. Muhammad Soeharto
Lahir:
Kemusuk, Argomulyo, Godean, 1 Juni 1921
Agama:
Islam

Jabatan Terakhir:
Presiden Republik Indonesia (1966-1998)
Pangkat:
Jenderal Besar (Bintang Lima)

Isteri:
Ibu Tien Soeharto ( Siti Hartinah)

Anak:
Siti Hardiyanti Hastuti (Mbak Tutut)
Sigit Harjojudanto
Bambang Trihatmodjo
Siti Hediati
Hutomo Mandala Putra (Tommy)
Siti Hutami Endang Adiningsih

Ayah:
Kertosudiro
Ibu:
Sukirah

Alamat:
Jalan Cendana No.8, Menteng
Jakarta Pusat

Baca Lebih Rinci

Tokoh Indonesia_HM Soeharto

HM Soeharto "Bapak Pembangunan"

Haji Muhammad Soeharto, dipanggil akrab Pak Harto, adalah sosok nama besar yang memimpin Republik Indonesia, selama 32 tahun. Suatu kemampuan kepemimpinan luar biasa yang harus diakui oleh teman dan lawan politiknya (senang atau tidak). Ia menggerakkan pembangunan dengan strategi Trilogi Pembangunan (stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan). Bahkan sempat mendapat penghargaan dari FAO atas keberhasilan menggapai swasembada pangan (1985). Maka, saat itu pantas saja ia pun dianugerahi penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Nasional.

Namun, akhirnya ia harus meletakkan jabatan secara tragis, bukan semata-mata karena desakan demonstrasi mahasiswa (1998), melainkan lebih akibat pengkhianatan para pembantu dekatnya yang sebelumnya ABS dan ambisius tanpa fatsoen politik.

Saat ia baru meletakkan jabatan, ada rumor yang berkembang. Seandainya Pak Harto mendengar hati nurani isteri yang dicintainya, Ibu Tien Soeharto, yang konon, sudah menyarankannya berhenti sepuluh tahun sebelumnya, pasti kepemimpinnya tidak berakhir dengan berbagai hujatan yang memojokkannya seolah-olah ia tak pernah berbuat baik untuk bangsa dan negaranya.

Ia memang seperti kehilangan ‘inspirasi’ dan ‘teman sehati’ setelah Ibu Tien Soeharto meninggal dunia(Minggu 28 April 1996). Pak Harto bukan pria satu-satunya yang merasakan hal seperti ini. Banyak pria (pemimpin) yang justru ‘kuat’ didukung keberadaan isterinya. Salah satu contoh, Bill Clinton mungkin sudah akan jatuh sebelum waktunya jika tak ditopang isterinya Hillary Clinton.

Pak Harto tidak segera mencari pengganti isterinya. Kesepiannya seperti teratasi atas dorongan pengabdian kepada bangsa dan negaranya. Ia menghabiskan waktunya dalam mengemban tugas beratnya sebagai presiden. Apalagi beberapa pembantunya memberinya laporan dan harapan yang mendorongnya untuk tetap bertahan sebagai presiden. Bahkan, bersama pembantunya (menterinya) BJ Habibie, ia bisa berjam-jam berbicara. Tak jarang para staf harus menyediakan mie instan jika menunggui pertemuan mereka itu. Rakyat bangsa ini tentu masih ingat. Seusai Pemilu 1997 dan sebelum Sidang Umum MPR, Maret 1998, para pembantunya, di antaranya Harmoko, selaku Ketua Umum DPP Golkar, menyatakan akan tetap mencalonkan Soeharto sebagai presiden 1998-2003. Tapi, justeru pada HUT Golkar ke-33, Oktober 1997 itu, HM Soeharto mengembalikan pernyataan itu untuk dicek ulang: Apakah rakyat sungguh-sungguh masih menginginkannya menjadi presiden?.

Setelah berselang beberapa bulan, tepatnya tanggal 20 Januari 1998, tiga pimpinan Keluarga Besar Golkar atau yang lazim disebut Tiga Jalur Golkar, yakni jalur Golkar/Beringin (Harmoko), jalur ABRI (Feisal Tanjung) dan jalur birokrasi (Yogie SM), datang ke Bina Graha menyampaikan hasil pengecekan ulang keinginan rakyat dalam pencalonan HM Soeharto sebagai Presiden RI.

Saat itu mereka melaporkan bahwa “ternyata rakyat memang hanya mempunyai satu calon Presiden RI untuk periode 1998-2003 yaitu HM Soeharto,” kata Harmoko mengumumkan kepada pers usai melapor kepada Pak Harto. "Mayoritas rakyat Indonesia memang tetap menghendaki Bapak Haji Muhammad Soeharto untuk dicalonkan sebagai Presiden RI masa bakti 1998-2003," tutur Harmoko yang didampingi M Yogie SM dan Jenderal TNI Faisal Tanjung ketika itu.

Menurut Harmoko, Jenderal TNI (Purn) H Muhammad Soeharto, setelah menerima hasil pengecekan itu, menyatakan bersedia dicalonkan kembali sebagai Presiden RI masa bhakti 1998-2003. Selain mengumumkan kesediaan Pak Harto dipilih kembali sebagai Presiden RI, menurut Harmoko, Keluarga Besar Golkar juga membuat kriteria untuk calon Wakil Presiden, antara lain memahami ilmu pengetahuan dan industri. Pernyataan ini mengarah kepada BJ Habibie.

Dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh keluarga besar Golkar itu, masih menurut Harmoko, Soeharto menghargai kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia tersebut walaupun harus ada pengorbanan bagi kepentingan keluarga. Tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara, Haji Muhammad Soeharto tidak mungkin menghindar dari tanggung jawab sebagai patriot dan pejuang bangsa.

"Dengan adanya kepercayaan rakyat ini tidak membuat Bapak Haji Muhammad Soeharto bersikap 'tinggi glanggang colong playu.' Itu istilah Pak Harto yang artinya tidak meninggalkan tanggung jawab dan mengelak dari kepercayaan rakyat tersebut demi kepentingan negara dan bangsa," tegas Harmoko.

Tapi, ternyata itulah awal sebuah tragedi pengkhianatan digulirkan. HM Soeharto memang terpilih kembali menjadi Presiden periode 1998-2003 pada Sidang Umum MPR, 1-11 Maret 1998. Didampingi BJ Habibie sebagai wakil presiden.

Namun, komponen mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat terus melancarkan demonstrasi meminta Presiden Soeharto dan Wapres BJ Habibie turun serta Golkar dibubarkan. Saat itu, Pak Harto masih terlihat yakin bahwa demonstrasi itu akan surut dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Maka pada awal Mei 1998, ia berangkat ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri KTT Nonblok. Saat berangkat, di bandara Halim Perdanakusuma, ia dilepas Wakil Presiden BJ Habibie, Fangab Feisal Tanjung, juga Ketua Harian ICMI Tirto Sudiro dan sejumlah menteri lainnya yang sebagian diantaranya kemudian mengkhianatinya.

Sementara, sepeninggal Soeharto, dalam beberapa hari kemudian, suasana Jakarta semakin mencekam. Selain akibat demonstrasi mahasiswa makin marak, juga tersiar isu terjadi sesuatu misteri dalam tubuh ABRI. Misteri itu diwarnai arah pengelompokan dalam tubuh militer itu. Selain banyak aktivis pro demikrasi ‘hilang’ entah kemana, juga diisukan ribuan anggota militer ‘menghilang’ dari kesatuannya memembawa persenjataan lengkap dan amunisi cadangan.

“Apa yang sesungguhnya sedang terjadi di Indonesia, adalah suatu tanda tanya besar yang harus segera dicari jawabannya. Apakah suatu power game sedang dimainkan di Indonesia? Siapa yang bermain dengan kelompok bersenjata, serta bagaimana peta kekuatan gerakan sipil? Adalah sesuatu yang harus kita analisa bersama,” tulis sebuah majalah ketika itu. Beberapa pertanyaan yang sampai hari ini tetap misterius.

Suasana makin mencekam, pada 12 Mei 1998, akibat terjadinya penembakan mahasiswa di kampus Universitas Trisakti, yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Trisakti. Empat orang mahasiswa gugur. Mahasiswa makin ‘marah’. Hampir di seluruh kampus terjadi demonstrasi. Bahkan sebagian mulai keluar dari kampusnya. Bersamaan dengan itu, terjadi pembakaran mobil di sekitar parkir dekat Universitas Trisakti.

Bahkan, 13 Mei 1998, mahasiswa seperti dipancing untuk keluar dari kampusnya. Situasi di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta justeru mengundang tanda tanya. Ada sekelompok demonstran yang melempari mahasiswa dalam kampus itu karena mereka tidak keluar dari kampusnya. Para mahasiswa tetap berada dalam kampus dalam suasana berkabung.

Besoknya, 14 Mei 1998, terjadilah malapetaka di Jakarta. Warga keturunan Cina menjadi sasaran. Pertokoan dan pusat-pusat perbelanjaan dibakar. Saat itu, Jakarta seperti tak punya petugas keamanan. Sementara para petinggi ABRI berada di Malang. Di lapangan sangat terasa ada provokator yang menggerakkan. Di beberapa tempat, ada teriakan: “Mahasiswa datang… mahasiawa datang!”

Dalam kondisi chaos itu, rupanya mahasiswa sangat jeli. Tampaknya, mereka menghindari dijadikan kambinghitam. Karena hari itu, dan besoknya, tidak ada demonstrasi mahasiswa yang keluar dari kampusnya. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang sebelumnya tidak biasa ikut demonstrasi, memilih tidak pulang dari kampus daripada terjebak di jalan yang penuh kerumunan.

Situasi ini memaksa HM Soeharto pulang lebih cepat dari jadual dari Mesir. Sebelum pulang, beredar isu bahwa ia akan dihadang oleh mahasiswa. Tapi Soeharto tetap pulang, tanpa terjadi penghadangan seperti diperkirakan sebelumnya. Sebelum pulang, di hadapan warga Indonesia di Mesir, ia menyatakan bersedia mundur jika rakyat menghendakinya. Saat itu, ia menegaskan tidak akan menggunakan kekuatan bersenjata melawan mahasiswa dan kehendak rakyat.

Setiba di Jakarta, HM Soeharto kemudian mengundang beberapa tokoh masyarakat, di antaranya Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid, tanpa Amien Rais dan Adi Sasono, untuk membicarakan pembentukan Komite Reformasi. Ia juga berencana merombak kabinetnya menjadi Kabinet Reformasi. Ia menawarkan reformasi secara gradual untuk mencegah terjadinya keguncangan. Ia juga menerima rombongan rektor Universitas Indonesia. Mereka ini datang untuk meminta Presiden Soeharto berhenti dengan hormat. HM Soeharto mempersilahkan mereka menyampaikan aspirasi itu melalui MPR. Demonstrasi mahasiswa pun akhirnya terpusat ke gedung MPR/DPR. Mereka menduduki gedung legislatif itu.

Harmoko, yang menjabat Ketua MPR dan pimpinan MPR lainnya menampung desakan mahasiswa yang meminta Pak Harto turun. Di hadapan para mahasiswa itu, Harmoko menyatakan bahwa pimpinan MPR setuju dengan desakan mahasiswa untuk meminta Pak Harto mundur. Harmoko seperti tak terpengaruh atas pernyataannya saat meminta kesediaan Pak Harto untuk dicalonkan kembali menjadi presiden jauh hari sebelum SU MPR.Pernyataan Harmoko ini kemudian dijelaskan (dibantah) Pangab Jenderal Wiranto sebagai bukan pernyataan institusi tapi lebih merupakan pernyataan pribadi.

HM Soeharto tentu dengan cermat terus mengikuti perkembangan itu. Sampai sore tanggal 20 Mei 1998, tampaknya ia masih yakin akan bisa mengatasi keadaan secara damai dengan membentuk Komite Reformasi dan merombak kabinet menjadi Kabinet Reformasi. Tapi keinginan baik Pak Harto ini disambut dingin berbagai kalangan bahkan tragisnya ditolak sebagian pembantunya (menteri) yang dibesarkannya.

Rupanya inilah detik-detik terakhir ia menjabat presiden. Hari itu, Rabu 20 Mei 1998 sekitar pukul 19:30, Pak Harto menerima Mantan Wakil Presiden Sudharmono di kediaman Jalan Cendana 8 Jakarta. Saat itu, menurut Sudharmono, Presiden Soeharto menyatakan tetap akan melaksanakan tugas-tugas kepresidenan dan segera akan mengumumkan pembentukan Komite Reformasi serta mengadakan perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII.

Sekitar setengah jam berikutnya, pukul 20.00, Wakil Presiden B.J. Habibie menghadap Pak Harto. Lalu sekitar pukul 20:30, Saadillah Mursyid diminta menemui Presiden Soeharto yang sedang bersama Wakil Presiden B.J. Habibie di ruang tamu kediaman Jalan Cendana 8 itu. Di hadapan Wakil Presiden BJ Habibie, Presiden Soeharto meminta Saadillah Mursyid, Menteri Sekretaris Negara, mempersiapkan naskah final: Keputusan Presiden tentang Komite Reformasi dan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kabinet Reformasi.

Saat itu, Presiden Soeharto menyatakan akan mengumumkan dan melaksanakan pelantikannya besok hari, Kamis 21 Mei 1998. Untuk keperluan itu Presiden Soeharto juga minta agar ruang upacara atau yang lazim disebut ruang kredensial di Istana Merdeka dipersiapkan.

Kemudian Wakil Presiden B.J Habibie pulang. Sementara itu, sebanyak empat belas orang menteri membuat pernyataan tidak bersedia ikut serta dalam Kabinet Reformasi yang direncanakan Pak Harto. Mereka itu adalah para menteri yang sebelumnya dibesarkan Pak Harto. Lalu, sekitar pukul 21:00, setelah BJ Habibie pulang itu, Saadillah Mursyid mohon untuk bisa melanjutkan bertemu dengan Pak Harto. Dalam kesempatan itu, Saadillah Mursyid melaporkan bahwa sejumlah orang-orang yang direncanakan untuk menjadi anggota Komite Reformasi telah menyatakan menolak. Saadillah juga melaporkan adanya informasi bahwa empat belas orang menteri yang direncanakan akan duduk dalam Kabinet Reformasi menyatakan tidak bersedia ikut serta dalam Kabinet. Setelah itu, Saadillah pulang.

Tapi sekitar pukul 21:40, Saadillah Mursyid diminta menemui Presiden Soeharto lagi. Saadillah bergegas menuju ruangan di tempat biasanya Presiden menerima tamu, termasuk menerima para menteri. Saadillah terkejut karena Presiden tidak ada di ruangan itu. Ketika ditanyakan, barulah ajudan memberitahukan bahwa Presiden Soeharto menunggu di ruang kerja pada bagian kediaman pribadi.

Sekitar pukul 22:15 hari Rabu 20 Mei 1998 itu, HM Soeharto mempersilakan Saadillah duduk di sebelahnya. Kursi hanya ada satu, di situ HM Soeharto duduk. Lalu Saadillah dipersilahkan menggeser puff, sebuah tempat duduk empat persegi, agar bisa lebih dekat. Setelah hening sejenak, kemudian HM Soeharto mengatakan: “Segala usaha untuk menyelamatkan bangsa dan negara telah kita lakukan. Tetapi Tuhan rupanya berkehendak lain. Bentrokan antara mahasiswa dan ABRI tidak boleh sampai terjadi. Saya tidak mau terjadi pertumpahan darah. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk berhenti sebagai Presiden, menurut Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945.“

Lalu, kepada Saadillah sebagai Menteri Sekretaris Negara, diminta untuk mempersiapkan empat hal. Pertama, konsep ‘Pernyataan Berhenti dari jabatan Presiden RI’; Kedua, memberitahu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa permintaan pimpinan DPR untuk bertemu dan melakukan konsultasi dengan Presiden akan dilaksanakan hari Kamis, 21 Mei 1998 pukul 09:00 di ruang Jepara Istana Merdeka; Ketiga, memberitahu Wakil Presiden BJ Habibie agar hadir di Istana Merdeka hari Kamis tanggal 21 Mei 1998 pukul 09:00 dan agar siap untuk mengucapkan Sumpah Jabatan Presiden di hadapan Ketua Mahkamah Agung; Keempat, memohon kehadiran Ketua Mahkamah Agung di Istana Merdeka hari Kamis 21 Mei 1998 pukul 09:00.

Saadillah pun segera memberitahu Pimpinan DPR, Wakil Presiden dan Ketua Mahkamah Agung melalui telepon. Malam sudah larut menjelang tengah malam. Lalu, bersama-sama staf, Saadillah segera mulai melakukan penyusunan naskah Pernyataan Berhenti Presiden. Setelah mendapatkan pokok-pokok dan arahan, Bambang Kesowo, waktu itu Wakil Sekretaris Kabinet, dan Soenarto Soedharmo, ketika itu Asisten Khusus Menteri Sekretaris Negara mulai menyusun konsep awal. Sementara Yusril Ihza Mahendra, ketika itu Pembantu Asisten (Banas) Menteri Sekretaris Negara, memberikan masukan-masukan terutama dari segi hukum tata negara.

Konsep disusun secara bersama-sama, sebagaimana layaknya suatu pekerjaan staf. Bukan hasil kerja orang perorangan. Setelah konsep diteliti dan dikoreksi beberapa kali, pada pukul 03:00 menjelang subuh tanggal 21 Mei 1998 naskah Pernyataan telah siap untuk diajukan kepada Presiden. Naskah diajukan melalui prosedur yang sudah baku pada Sekretariat Negara. Konsep yang sudah diketik rapi diserahkan kepada Ajudan. Ajudan menaruh naskah itu di meja kerja Presiden.

Pagi harinya, Kamis, 21 Mei 1998 sekitar pukul 10:00 pagi di ruang upacara Istana Merdeka, yang lazim ketika itu disebut ruang kredensial, Presiden Soeharto menyampaikan pidato Pernyataan Berhenti Sebagai Presiden Republik Indonesia.

Dalam pidatonya itu Presiden Soeharto antara lain menyatakan: “Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII. Namun demikian kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud, karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan Komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi.”

“Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan Fraksi-Fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.“

Selepas itu, dengan ditemani puteri sulungnya, Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut) dan Saadillah Mursyid, Pak Harto melambaikan tangan meninggalkan Istana Merdeka pulang ke kediaman di Jalan Cendana 8. Ketika sampai di kediaman, sebelum duduk di ruang keluarga, Pak Harto mengangkat kedua belah tangan sambil mengucap: “Allahu Akbar. Lepas sudah beban yang terpikul di pundakku selama berpuluh-puluh tahun.“ Kemudian, putera-puteri dan keluarga menyalaminya.

Setelah itu, Pak Harto pun menjadi bulan-bulanan caci-maki dan hujatan. Bukan hanya dari orang-orang yang sebelumnya tidak sejalan dengan Pak Harto, melainkan lebih lagi dari para menteri dan tokoh-tokoh Golkar yang selama ini tak sungkan-sungkan melakukan berbagai cara untuk bisa mendekat. Bahkan BJ Habibie yang mengaku dibesarkan HM Soeharto juga tampak tanpa fatsoen politik mengambil sikap bahwa dalam politik tidak ada persahabatan yang kekal, hanya kepentinganlah yang abadi.

Mereka tidak segan-segan memosisikan Pak Harto dan keluarga Cendana ibarat keranjang sampah. Tempat pembuangan semua yang kotor. Bahwa semua kekotoran pada era Orde Baru ditimpakan ke pundak Pak Harto dan keluarganya. Sepertinya, HM Soeharto dan keluarganya sebagai satu-satunya yang melakukan korupsi pada era itu.

HM Soeharto pun ‘diasingkan’ dari Golkar yang dibesarkannya. Elit-elit Golkar malah yang duluan teriak agar Soeharto ditahan karena kejahatan-kejahatan yang dituduhkan kepadanya selama memerintah. Golkar yang sebelumnya lebih didonimasi pengaruh ABRI tampak bergeser lebih didominasi elit-elit ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia).

Suatu tragedi tendensius konstitusi, yang kental diwarnai subjektivitas politik pun terjadi. Pada Sidang Istimewa MPR 13 November 1998 – MPR yang masih didominasi kekuatan Golkar hasil Pemilu 1997 – menetapkan Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998. Pasal 4 ketetapan MPR itu berbunyi: “Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/ konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tidak bersalah dan hak-hak asasi manusia.”

Penyebutan nama orang secara eksplisit – mantan Presiden Soeharto – dalam pasal ini tampak tendensius, absurd dan sangat diwarnai sifat subjektivitas politik serta di luar kelaziman sistem ketatanegaraan Indonesia. Bukankah sebaiknya format suatu Tap MPR merupakan garis-garis umum dari suatu kebijakan negara? Jadinya, pasal ini seperti hendak diposisikan hanya berlaku kepada mantan Presiden Soeharto, tetapi tidak berlaku bagi mantan presiden yang lainnya.

Tampaknya, itulah puncak pengkhianatan beberapa mantan menteri dan elit Golkar yang dibesarkannya. Kendati Pak Harto tidak pernah mengatakan secara eksplisit bahwa mereka ini mengkhianatinya. Tapi sikapnya yang sampai hari ini belum bersedia menerima kunjungan BJ Habibie dan beberapa mantan menteri dan elit Golkar lainnya bisa dipahami berbagai pihak sebagai indikasi ke arah itu.

Pak Harto pun menunjukkan ketabahan dan keteguhannya. Ia pun akhirnya sempat diadili dengan tuduhan korupsi, penyalahgunaan dana yayasan-yayasan yang didirikannya. Ia menyatakan bersedia mempertanggungjawabkan dana yayasan itu. Tapi, ia pun jatuh sakit yang menyebabkan proses peradilannya dihentikan. Tapi tidak semua mantan menterinya tega mengkhianat, tidak mempunyai moral politik. Ada beberapa yang justeru makin dekat dengannya secara pribadi setelah bukan lagi berkuasa. Satu di antaranya adalah Saadillah Mursyid, mantan Menteri Sekretaris Negara. Saadillah menyatakan: “Mudah-mudahan saya terhindar dari orang-orang yang semasa Pak Harto memegang jabatan Presiden, selalu mendekat-dekat, menjilat dan mencari muka. Pada waktu Pak Harto tidak lagi menjadi Presiden orang-orang itu pula yang bersuara lantang menghujat, mencaci, melempar segala kesalahan kepada Pak Harto. Kelompok orang-orang seperti itu memperoleh kutukan Allah dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, jahanam (Al Qur‘an, Surah Ar Ra’ad ayat 25).”  ► ti/crs, dari beragai sumber.

Baca Lebih Rinci